Lapanta Penandatanganan Nota Kesepahaman antara HPI dan Pengadilan Agama Kabupaten Badung

Dalam rangka membangun sinergi dan kerja sama kelembagaan terkait layanan penerjemahan dan penjurubahasaan di lingkungan peradilan, telah dilaksanakan kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pengadilan Agama Kabupaten Badung dan Himpunan Penerjemah Indonesia pada Senin, 2 November 2026 di Ruang Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Badung dan Google Meet.

Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi antara kedua pihak, khususnya dalam mendukung kebutuhan kebahasaan di Pengadilan Agama Kabupaten Badung yang memiliki intensitas interaksi internasional yang cukup tinggi. Hubungan kelembagaan yang kuat antara Pengadilan Agama Kabupaten Badung dan HPI nantinya diharapkan dapat mendukung kebutuhan layanan penerjemahan dan penjurubahasaan yang profesional, terkoordinasi, dan sesuai dengan kebutuhan institusi peradilan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk membuka peluang kerja sama lanjutan, termasuk pengembangan kompetensi kebahasaan bagi aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Badung.

Pihak HPI yang menghadiri acara ini secara luring yaitu Kander Turnip (Ketua HPI Komda Bali), Cininta Aryadini (Bendahara HPI Komda Bali), dan Indrawati (Divisi Komunikasi HPI Komda Bali). Badan Pengurus HPI Pusat, Dr. Indra Listyo, M.M., M.Hum. (Ketua Umum HPI), Eki Qushay Akhwan (Wakil Ketua Umum Bidang II HPI), Lucia Aryani (Sekretaris Umum HPI), dan Farah Riziani Rachmat (Bendahara Umum HPI) juga menghadiri acara ini secara daring melalui Google Meet. Selain itu, penandatanganan nota kesepahaman ini turut dihadiri oleh 16 orang dari pihak PA Kabupaten Badung.

Kegiatan diawali dengan pembukaan secara resmi oleh pembawa acara (MC), dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”. Pembacaan doa dilakukan setelahnya demi kelancaran acara. Menyambut kehadiran semua pihak, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Badung, Ana Faizah, S.H., M.H., menyampaikan beberapa hal penting terkait kerja sama ini.

Dalam sambutannya, Ibu Ana menyebutkan bahwa peningkatan perkawinan campuran antara warga negara asing dan warga lokal di Kabupaten Badung memicu kebutuhan mendesak akan layanan penerjemahan dokumen dan pendampingan juru bahasa dalam proses hukum keluarga. Mengantisipasi hal tersebut, Pengadilan Agama (PA) Badung menjalin kerja sama dengan Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) untuk menyediakan penerjemah profesional selama proses pelayanan, mediasi, hingga persidangan. Kolaborasi ini bertujuan mencegah hambatan komunikasi yang dapat memengaruhi keputusan hukum, sehingga masyarakat pencari keadilan mendapatkan pelayanan yang adil. Selanjutnya, petugas pelayanan PA Badung akan menginformasikan ketersediaan layanan bahasa ini kepada masyarakat dan pihak WNA yang membutuhkan.

Ketua Umum HPI, Dr. Indra Listyo, M.M., M.Hum., menerima sambutan Ibu Ana dengan memperkenalkan HPI sebagai himpunan profesional penerjemah dan juru bahasa tertua di Indonesia yang didirikan tahun 1974. Hingga saat ini, HPI berdiri kokoh dan tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di beberapa belahan dunia, dengan berbagai macam kualifikasi dan sertifikasi dari berbagai institusi, baik di dalam maupun di luar negeri. HPI juga menjadi anggota asosiasi penerjemah dan juru bahasa di Asia dan dunia.

“Seperti yang tadi dikatakan Ibu Ketua PA Badung, perkembangan dinamika masyarakat di Bali, terutama di Kabupaten Badung, dalam hal proses peradilan memperoleh keadilan pada situasi yang melibatkan warga negara asing maupun dokumen yang berbahasa asing. Dalam konteks hukum, pemenuhan hak tiap orang untuk memahami dan dipahami dalam proses persidangan bukan sekadar formalitas, melainkan asas paling mendasar dari due process of law. Itu merupakan prinsip peradilan yang adil, jujur, dan transparan,” jelas Pak Indra.

Menurut beliau, dalam konteks inilah peran penting penerjemah dan juru bahasa menjadi sangat krusial. Satu pilihan kata atau pemakaian istilah yang tidak tepat dapat mengubah substansi hukum dan sangat memengaruhi rasa keadilan bagi tiap-tiap pihak. Maka, HPI sebagai organisasi merasa terhormat dan menyambut baik inisiatif strategis ini. Itulah mengapa nota kesepahaman yang kita tandatangani disebut sebagai wujud nyata sinergi antara lembaga peradilan dan organisasi profesi di Indonesia.  

“Melalui kerja sama ini, kami di HPI berkomitmen untuk menyediakan tenaga profesional terbaik dengan menyiapkan penerjemah dan juru bahasa anggota HPI yang terpercaya, khususnya rekan-rekan di HPI Komda Bali yang memiliki kualifikasi, kompetensi serta memegang teguh kode etik dan kode perilaku,” tambahnya.

Dengan ini, HPI akan mendukung kelancaran persidangan, membangun kolaborasi yang berkelanjutan, mendorong koordinasi teknis, dan pertukaran informasi. Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, tanpa terkendala batasan bahasa.

Adapun hasil yang diperoleh dari kegiatan ini antara lain:

1. Ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Pengadilan Agama Kabupaten Badung dan HPI yang menandakan terjalinnya kerja sama antara para pihak.
2. Adanya pembahasan mengenai kemungkinan penyelarasan standar biaya jasa penjurubahasaan di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Badung.
3. Terbukanya peluang kerja sama lanjutan dalam bidang pelatihan dan pengembangan kemampuan bahasa Inggris bagi aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Badung.
4. Meningkatnya koordinasi antara Pengadilan Agama Kabupaten Badung dan HPI Komda Bali terkait kebutuhan layanan kebahasaan.

Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pengadilan Agama Kabupaten Badung dan HPI berlangsung dengan lancar dan penuh semangat kolaboratif. Melalui kerja sama ini, diharapkan hubungan antara kedua pihak dapat terus berkembang serta memberikan manfaat dalam mendukung profesionalisme layanan penerjemahan dan penjurubahasaan di lingkungan peradilan.